Ada sesuatu yang terasa sangat absurd dari hilangnya tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan gudung DPR/MPR sejak September 2025. Jembatannya masih ada membentang, tetapi sekarang seperti pajangan melintang karena sudah tidak bisa lagi dilewati. Tangga di kedua sisinya lenyap! Gone! Akibatnya, warga yang sehari-hari menggunakan JPO itu harus mencari jalan lain hanya untuk menyeberang.
Kelihatannya sepele. Cuma JPO. Tetapi kalau kita mau melihat dan sedikit lebih mikir, yang hilang sebenarnya bukan sekadar tangga. Yang hilang adalah akses yang selama ini dipakai warga masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Di seberang gedung DPR/MPR ada permukiman penduduk. Ada orang yang setiap hari berjalan kaki ke kantor, termasuk mereka yang bekerja di Kementerian Kehutanan dan di lingkungan Gedung MPR/DPR atau mereka yang akan melanjutkan naik kendaraan umum dari halte di seberang jalan. Mereka berjalan kaki karena memang dekat. Tidak perlu ongkos, tidak perlu ikut menambah kemacetan, bisa sedikit berolahraga, dan tentu lebih ramah lingkungan JPO membuat semua itu mudah dan murah untuk sampai di tempat tujuan dari tempat tinggal.
Sekarang, yang tadinya mudah jadi ribet. Mau tetap jalan kaki, harus muter dan mencari tempat menyeberang di tengah ramainya Jalan Gatot Subroto. Mau lebih praktis, ya naik ojek. Bagi "orang have" yang setiap hari naik mobil dan nggak pernah menghitung ongkos perjalanan, tambahan beberapa ribu atau belasan ribu rupiah mungkin terasa kecil. Tetapi bagi masyarakat yang setiap hari harus menghitung pengeluaran, uang yang keluar sedikit demi sedikit tetap saja berarti. Apalagi kalau dibayar setiap hari dan berlangsung berbulan-bulan bahkan sudah hampir 1 tahun ini sejak hilangnya tangga JPO.
Salah satu alasan kenapa tangga JPO dilenyapkan yang ramai disebut berkaitan dengan keamanan saat demonstrasi. JPO itu memang pernah digunakan massa ketika aksi demo berlangsung. Sungguh aneh dan tidak masuk akal orang waras jika alasannya demikian. Karena bagaimanapun juga, saat demo terjadi, JPO itu tidak selalu digunakan untuk "kejahatan", tapi juga digunakan untuk akses penyelamatan dan untuk evakuasi dalam keadaan darurat.
Demo besar yang sampai rusuh di depan DPR/MPR tidak terjadi setiap hari bahkan setahun sekali pun belum tentu. Sementara orang menyeberang jalan di sana setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Jadi kita sedang membandingkan dua kebutuhan yang sangat berbeda, yang satu terjadi hanya sesekali, sementara yang satunya menjadi kebutuhan sehari-hari.
Kalau pada saat demo JPO memang dianggap mengganggu pengamanan, tutup saja sementara. Pasang pembatas, jaga aksesnya, atur pergerakan massa, dan buatlah rekayasa lalu lintas. Bukankah pengamanan memang tugas aparat? Kenapa solusinya harus sampai melenyapkan akses pejalan kaki untuk menyeberang jalan?
Yang terasa janggal justru di situ. Pemerintah seperti memilih solusi yang paling mudah untuk dirinya sendiri, sementara kerepotannya dioper ke masyarakat.
Demo itu bukan kegiatan yang salah. Massa turun ke jalan karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mereka datang ke depan gedung DPR/MPR justru karena di sanalah yang katanya para wakil rakyat bekerja. Mereka ingin orang-orang yang duduk bersemayam di dalam gedung itu mendengar apa yang membuat masyarakat resah, marah, kecewa, atau tidak setuju terhadap suatu keadaan di negeri ini. Bukankah mendengar aspirasi rakyat memang bagian dari pekerjaan mereka?
Tentu saja kalau ada demo yang berubah menjadi kerusuhan, kerusuhannya yang harus ditangani. Tetapi jangan sampai karena takut pada kemungkinan kerusuhan, masyarakat kemudian ikut menanggung akibatnya.
Jangan sampai orang yang setiap hari berjalan kaki kehilangan fasilitas penyeberangan hanya karena suatu hari nanti JPO itu mungkin saja dipakai massa demo. Sebab kalau logikanya seperti itu, kita akhirnya menghukum orang yang tidak melakukan apa-apa hanya untuk mengantisipasi orang lain yang mungkin melakukan sesuatu.
Itulah yang terjadi sekarang. Negara ingin menjaga keamanan di sekitar gedung DPR/MPR, tetapi yang diminta membayar harga dari kebijakan itu justru orang yang cuma ingin menyeberang jalan dengan aman.
Ironinya, JPO tersebut berdiri persis di depan gedung para wakil rakyat. Mereka tidak tahu rasanya nyeberang jalan. Mereka datang naik mobil mewah, turun di depan gedung, lalu masuk kantor. Mereka tidak perlu berdiri di pinggir jalan sambil berpikir harus menyeberang lewat mana. Mereka juga tidak perlu menghitung apakah lebih murah berjalan memutar atau membayar ojek.
Mungkin karena itu, hilangnya tangga JPO bukan sebuah persoalan. Padahal bagi masyarakat, ini bukan cuma soal tangga yang dibongkar. Ini soal ongkos tambahan setiap hari, waktu yang terbuang, perjalanan yang menjadi lebih jauh, dan soal keselamatan ketika akhirnya menyeberang manual di keramaian jalan raya.
Karena itu, rasanya aneh kalau sebuah fasilitas yang dipakai masyarakat setiap hari bisa dibiarkan hilang begitu lama, sementara wakil rakyat yang kantornya berdiri tepat di depannya tidak peduli. Bukankah justru mereka yang paling pantas bertanya: sekarang orang-orang yang biasa memakai JPO itu lewat mana? Apa ada penggantinya? Apakah akses baru itu aman dan mudah? Berapa banyak masyarakat yang terdampak?
Jangan cuma menghitung berapa banyak massa yang mungkin menggunakan JPO saat demo. Hitung juga berapa banyak orang yang menggunakannya ketika tidak ada demo. Karena dalam kehidupan sehari-hari, justru pada saat tidak ada demo itulah JPO benar-benar dibutuhkan.
Di situlah persoalannya. Pemerintah perlu membedakan antara mengantisipasi sebuah keadaan dan mengorbankan kepentingan rakyat karena takut pada keadaan tersebut. Keamanan memang penting. Tetapi keamanan tidak seharusnya selalu rakyat yang harus menanggung ketidak nyamanannya. Jangan sampai setiap kali ada potensi masalah, solusi paling cepat adalah mengambil hak rakyat. Apalagi yang diambil adalah fasilitas publik.
Kalau memang JPO itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan, ya tunjukkan datanya. Berapa banyak orang yang dulu menggunakan JPO itu? Berapa banyak yang sekarang harus memutar? Apa akses penggantinya? Apakah akses itu benar-benar aman? Rakyat berhak mendapatkan jawaban yang masuk akal, karena JPO itu bukan pajangan. Itu fasilitas yang dibuat untuk kepentingan publik.
Persoalan JPO ini sebenarnya hanya contoh kecil dari masalah yang lebih besar. Kita sering melihat negara sangat cepat memikirkan kenyamanan dan keamanan dari sudut pandang kelompok tertentu tetapi jauh lebih lambat memikirkan kerepotan yang akhirnya jatuh ke rakyat. Gedung harus aman. Jalan harus steril. Pengamanan harus mudah. Tetapi ketika semua itu membutuhkan pengorbanan, yang diminta mengalah lagi-lagi rakyat jelantah.
Di satu sisi ada gedung besar tempat para wakil rakyat bekerja. Di sisi lain ada rakyat yang setiap hari membutuhkan jembatan untuk menyeberang jalan. Ketika keduanya bertabrakan, entah kenapa kebutuhan rakyat yang justru disingkirkan.
Padahal rakyat cuma ingin bisa menyeberang jalan dengan aman dan mudah.
Demo besar belum tentu datang. Kerusuhan belum tentu terjadi. Tetapi rakyat besok pagi tetap harus berangkat kerja dan mereka tetap harus menyeberang jalan. Nggak bisa terbang seperti superman atau naik privat jet seperti menteri PU yang seharusnya bertanggung jawab atas raibnya tangga JPO.
Mungkin bagi sebagian orang JPO memang cuma beton, tangga, dan jembatan. Tetapi bagi orang kebanyakan, JPO adalah cara paling murah dan paling aman untuk sampai ke tempat tujuan tanpa harus mengeluarkan uang tambahan setiap harinya.
Ketika ada pilihan antara kenyamanan golongan tertentu dan kemudahan rakyat, kenapa yang dikorbankan lagi-lagi rakyat?
Sebenarnya yang ingin dilindungi itu rakyat, atau siapa?
